Jogjakarta

Satu setengah tahun tak mengunjungi stasiun tugu ternyata banyak perubahan yang terjadi didalamnya. Namun, diantara perubahan tersebut, rasanya permasalahan yang ada sebelumnya masih belum dapat diselesaikan, khususnya perihal penataan ruang dan ‘sirkulasi’ dalam kawasan stasiun sendiri. Berikut saya rangkum beberapa hal yang berkelebat dalam kepala saya dalam perjalanan yang tak lebih dari satu setengah jam.

Jalan Pasar Kembang

Memasuki kota Yogyakarta pertama kali saat dulu ditemani orang tua ketika registrasi, kami tentu sangat akrab dengan jalan Pasar Kembang. Konon jalan ini adalah ‘pemandangan pertama’ yang terlihat ketika anda masuk dan keluar Kota Yogyakarta via Stasiun Tugu. Sederhananya, Jalan Pasar Kembang adalah salah satu gerbang masuk Jogja. Ditambah pula dengan lokasinya yang persis di pusat kota, berpotongan dengan Jalan Malioboro yang ‘katanya’ sumbu utama perkembangan kota Yogyakarta dan cukup fenomenal. Yah, sejujurnya Jalan Pasar Kembang membentuk kesan pertama yang sangat buruk dikepala saya mengenai Kota Yogyakarta. Kondisi jalan yang sangat kumuh tercermin di sepanjang Jalan Pasar Kembang (bahkan juga di Jalan Malioboro). Pedestrian yang sempit seringkali digunakan untuk cuci motor oleh pemilik toko yang ada di kanan kiri jalan. Banyak juga ditemukan pedagang kaki lima, atau bapak-bapak sekedar MAIN CATUR di pelataran toko tepatnya di jalur pejalan kaki *sumpah yang ini random tapi bener-bener ada di sarkem*. Belum lagi parkir on street yang disini rasa-rasanya sangat mengganggu. Ada juga tukang becak yang kadang parkir sembarangan di badan Jalan. Kalau boleh saya menilai subjektif, Jalan Pasar Kembang persis gambaran negara berkembang yang seringkali diperlihatkan di film action buatan Hollywood. Semrawut dan hiruk pikuk. Dan hari ini, setelah tiga tahun menetap di Kota Yogyakarta kondisi yang persis sama masih saya lihat di sepanjang jalan.

Reservasi Tiket

Jika tujuan anda adalah reservasi tiket, sementara anda memasuki stasiun melalui pintu timur (Jalan Mangkubumi yang memang pintu utama) maka mohon maaf anda akan sangat disulitkan. Silakan memutar keluar dari kawasan stasiun, menyusuri Jalan Pasar Kembang, dan masuk lewat pintu selatan. Maaf pula karena untuk itu Kota Jogja masih belum menyediakan pedestrian yang layak yang artinya anda harus berjalan nyempil di antara gerobak pedagang kaki lima yang banyak di trotoar atau berjalan di badan jalan dengan ancaman tertabrak sepeda motor atau mobil yang lewat. Hal ini yang saya rasa cukup mengganggu. Memang seharusnya disediakan ‘jalur dalam’ di stasiun yang menghubungkan pintu timur dengan pusat reservasi sebagai alternative bagi pengunjung yang memang masuk melalui pintu timur. Hal ini mengindikasikan belum adanya ‘alternatif’ atau pilihan dalam desain stasiun tugu.

Kemudian yang cukup mengganggu adalah jumlah antrian di reservasi yang selalu membludak. Hal ini menyebabkan lama waktu mengantri yang panjang sehingga produktivitas masyarakat berkurang. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa digunakan dalam reservasi tiket. Selain langsung datang ke pusat reservasi, anda bisa membeli tiket di berbagai partner PT KAI seperti Alfamart, Indomaret, PT Post Indonesia, atau langsung hubungi 121 atau 021-121 untuk GSM atau CDMA. Anda dapat melakukan transaksi yang cepat dan tanpa antrian hanya dengan membayar charge sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah. Harga ini rasanya sangat membantu dibandingkan waktu mengantri selama dua jam penuh. Di pusat reservasipun hal ini bukan tidak diinformasikan. Beberapa banner yang isinya informasi terkait ‘cara lain mendapatkan tiket yang legal dan tanpa calo’ sudah terlihat. Dan saya rasa memang masyarakat yang kurang peka dan malas membaca banner yang ada. Padahal tepat didepan pusat reservasi ada satu indomaret yang beroperasi. Mestinya informasi terkait dapat diberikan melalui satpam atau beberapa petugas yang bekerja di pusat reservasi. Agar masyarakat lebih tanggap dan antrian dapat dikurangi. Selain itu signage yang bertuliskan “bisa reservasi disini” dalam ukuran besar sepertinya sangat dibutuhkan mengingat kepekaan masyarakat yang masih rendah untuk sekedar membaca ‘banner’. Hal ini rasa-rasanya sangat penting untuk diperhatikan.

Berjalan dari pusat reservasi memasuki bagian dalam stasiun saya disuguhi hal baru dimana ternyata untuk masuk ke stasiun pengunjung harus melewati ‘jembatan bawah tanah’. Entah untuk tujuan apa. Mungkin memaksimalkan pintu masuk yang lama sebagai area komersil atau semacamnya? Entahlah. Tapi rasa-rasanya tidak terlalu vital memang. Cuma lumayanlah sedikit mengingatkan pada atmosfer MRT Station di Singapura. Bedanya yang ini jauh lebih kumuh dan ubinnya menyerupai kamar mandi. -,- Lebih mengingatkan ke pintu masuk museum bawah monas sih. J

Manajemen dan Teknologi

Berkaca dari keberhasilan Singapura, Singapura mempunyai stasiun MRT yang berfungsi vital dan diakses masyarakat setiap hari bahkan lebih dari sekali setiap hari. Namun, tak pernah dijumpai antrian reservasi, dan beberapa permasalahan lain seperti jalur akses yang harus berputar putar layaknya stasiun tugu. Memang, kegagalan stasiun tugu berada pada manajemen stasiun dan penggunaan teknologi yang sangat membantu proses reservasi tiket. Namun menurut saya, reservasi manualpun pada dasarnya tak terlalu bermasalah mengingat stasiun tugu tak digunakan orang setiap hari sebagaimana MRT Station. Belum lagi jumlah penggunanya yang tidak sebanyak pengguna MRT Station. Dengan jumlah konsumen yang lebih sedikit dan frekuensi penggunaan kereta api yang juga lebih sedikit, seharusnya KAI mampu melayani dengan lebih baik dan lebih lancar.

Antara Hidup dan Harapan

“Please, Keep Breathing!!” - G Viona

Rasanya tersentuh begitu selesai membaca salah satu tulisan Viona Grace, pemenang KompetitiBlog yang diadakan Nuffic Neso beberapa waktu lalu. Sebuah tulisan yang berbicara tentang Euthanasia, proses ‘pembuhan legal’ yang diizinkan di beberapa negara di Eropa. Bukan isu yang baru memang, beberapa kali saya kerap disajikan isu yang sama namun dengan penuturan yang berbeda. Kali ini rasanya lebih ‘nyata’ dan menyentuh.

Euthanasia konon merupakan metode pembunuhan yang dilakukan atas permintaan pasien oleh tim medis tertentu tanpa rasa sakit baik melalui injeksi maupun tanpa injeksi. Proses ini dilegalkan dengan dalih sebagai ‘pertolongan’ bagi orang-orang yang menjalani hidupnya dengan ‘penderitaan’ baik dikarenakan serangan penyakit tertentu, keterbatasan fisik, maupun beberapa alasan lain. Menyentuh ketika G Viona menyajikan cerita tentang suami istri yang memutuskan mengakhiri hidupnya bersama ketika sang suami ternyata didiagnosis mengidap kanker. Tentu saja bermunculan pro dan kontra yang ironisnya mengatasnamakan hal yang sama : KEMANUSIAAN. Entah bagaimana kemanusiaan mampu memberikan dukungan dan menentang euthanasia sekaligus.

Bukan hanya euthanasia, masyarakat Jepang kuno konon punya kepercayaan terkait a-good-way-to-end-your-life yang kini mulai luntur. Dikabarkan dahulu masyarakat Jepang kuno memercayai bunuh diri sebagai penghapus dosa ketika kita melakukan kesalahan besar yang tak lagi bisa ditebus kepada orang lain.

Dilematis memang ketika hak untuk hidup yang telah dijamin undang-undang ternyata tak lagi diinginkan oleh sipemilik, lantas berhakkah kita merenggut hak tersebut meski dengan cara yang ‘indah’ dan tidak menyakitkan? Well, bukan cancer yang salah, bukan penyakit yang bertambah, bukan kematian yang lebih indah, atau bukan hidup yang membuat jengah. Cuma HARAPAN yang mungkin sudah musnah. Harapan untuk hidup dan punya ‘kehidupan’ yang lebih baik. Jadi benar-benar ‘melek’ kalau hidup sesungguhnya bersumber dari harapan.

Sebuah Catatan

Banyak yang wawasannya internasional tapi belum punya grass root understanding yang memadai. Memandang Indonesia sebatas Jakarta-Surabaya-Makassar saja. Lebih lagi mereka yang duduk di kursi pemerintahan. Segala keputusan diambil di ‘kursi nyaman’ tanpa mencoba mengenal lebih dekat. Hasilnya pertumbuhan ekonomi meningkat 7%. Fantastis memang. Membuat Indonesia dilirik dunia sebagai negara dengan perekonomian yang potensial. Sayang laju pertumbuhan yang tinggi ternyata hanya dinikmati sebagian pihak. Belum lagi ‘teori’ yang menyatakan pertumbuhan ekonomi akan sebanding dengan pertumbuhan tenaga kerja ternyata tak bekerja ketika kita sedemikian rupa menggenjot sektor industri padat modal. Bukan padat karya. Hasilnya malah pertumbuhan ekonomi meningkat sebanding dengan pertumbuhan kesenjangan ekonomi penduduk kota dan rural area.

Masalah peningkatan perekonomian dan mengusahakan pemerataan memang masih menjadi dua hal yang dilematis dikalangan pemerintahan. Satu lagi ‘pilihan’ yang diciptakan untuk membingungkan policy maker. Padahal mestinya hal ini bisa saja berjalan beriringan ketika si policy maker punya pemahaman akar rumput yang memadai. Lagipula berita baiknya, ‘kebangkitan’ kalangan menengah di Indonesia dewasa ini menciptakan banyak sekali pergerakan, lembaga sosial, dan komunitas yang bersama-sama bekerja untuk pembangunan. Dengan demikian akan lebih banyak lagi orang yang benar-benar memahami akar rumput dan membawa manfaat membangun lingkungan sekitarnya. Optimisme kemajuan Indonesia tidak saja berkembang dalam diri dunia internasional sebagai penonton melainkan ikut hidup dalam hati bangsa. Permasalahannya adalah bagaimana menciptakan ‘evolusi’ kemajuan bangsa menjadi sebuah proses ‘revolusi’ dalam artian yang lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Demikian sektor ekonomi telah berkembang dan ‘punya arah’ yang pasti untuk dikerjakan. Namun pertanyaan berikutnya : Apa cuma kebangkitan dari sektor ekonomi yang benar-benar masyarakat Indonesia butuhkan?

Dari sisi pendidikan faktanya masih banyak isu yang beredar dan keputusan yang diambil tanpa memahami permasalahan di akar rumput terlebih dahulu. Sebut saja isu pembangunan PTN di seluruh kabupaten di Indonesia. Demikian juga dari sisi penataan ruang dengan penggusuran dan pembangunan banyak rumah susun di bantaran sungai. Belum lagi visi mewujudkan good governance dengan peningkatan teknologi. Intinya, ada banyak solusi untuk mengatasi masalah. Tapi solusi yang efektif dan efisien cuma satu. Solusi yang benar benar memahami akar rumput cuma satu. Dan itu yang harus ditemukan.

Bersih Bersih Pemerintahan Bersih

Permasalahan korupsi atau manipulasi politik dan ekonomi memang bukan permasalahan baru dan bisa dikatakan sudah membudaya dalam darah Indonesia. Dimulai dari hal kecil seperti pendanaan penelitian mahasiswa hingga dalam skala besar berupa penyelewengan dana pembangunan oleh pihak yang berkuasa. Puluhan tahun bergelut dengan permasalahan yang sama ternyata tak membuat Indonesia mampu keluar dari jeratan korupsi. Belakangan korupsi malah seolah dilegalkan dengan dalih ‘fokus mengurusi negara ternyata tak memberikan penghidupan yang cukup bagi para pelaksana pembangunan’. Antara minta naik gaji dan melegalkan korupsi memang ternyata tak banyak berbeda. 

Semua orang tentu masih ingat polemik kekuasaan masa orde baru yang penuh dengan nuansa korupsi dan kediktatoran. Jengah dengan pemerintahan yang korup, massa bergerak bersama-sama bersatu menentang bahkan merobohkan kekuasaan yang berkuasa atas nama demokrasi. Alasannya kediktatoran presiden tidak memberi celah bagi masyarakat untuk bersuara. Tentu saja alasan ini jadi alasan tambahan disamping besarnya perasaan merugi masyarakat akibat pemerintahan orde baru yang terkesan memperkaya diri. Lantas satu pertanyaan besar yang membayangi kita kemudian adalah “Mampukah demokrasi menyajikan bentuk pemerintahan bersih kemudian?”

Pemilu 2009 yang dimenangkan telak oleh presiden Susilo Bambang Yodhoyono yang notabene ‘menjual’ slogan pemerintahan bersih tentu dapat melukiskan seberapa besar masyarakat Indonesia ‘haus’ akan pemerintahan yang tak lagi mengadopsi nilai-nilai korupsi. Naiknya Gamawan Fauzi sebagai menteri dalam negeri yang dikenal ASEAN sebagai salah seorang penggerak pemerintahan bersih seolah membenarkan bahwa konsep pemerintahan yang bersih memang belakangan telah mengalami pergeseran nilai. Pemerintahan bersih sudah tak lagi menjadi ‘proses’ dalam pembangunan melainkan menjadi ‘tujuan’.

Apa yang sejatinya diharapkan oleh masyarakat adalah kesejahteraan. Keadaan dimana tak lagi banyak penduduk yang menganggur, keamanan terjaga, lingkungan yang nyaman, taraf kesehatan yang lebih baik, dan lebih banyak kesempatan untuk dihabiskan bersama keluarga dan komunitas. Demikian yang mestinya menjadi sasaran akhir dari proses pembangunan. Adapun dalam mewujudkan tujuan tersebut beberapa cara dilakukan seperti bertindak diktator yang tercermin pada masa orde baru ataupun dengan demokrasi yang sedang berkembang. Demokrasi dalam perkembangannya sering kali diidentikan dengan kebebasan bersuara dan pengambilan keputusan dengan cara mufakat. Dengan demikian pemerintahan demokrasi memang mempunyai alur birokrasi kebijakan yang jauh lebih panjang. Secara konsep dan tujuan, demokrasi dapat dikatakan mempunyai tujuan yang lebih baik. Akan tetapi secara teknis, sebaliknya hal ini membantu Indonesia menjerumuskan diri kepada jeratan korupsi. Nyatanya, setiap hari berbagai kasus korupsi menambah ‘hiburan’ di berbagai media di Indonesia. Termasuk bagian dari pemerintahan yang menjanjikan ‘pemerintahan bersih’ tadi. Jika ditarik garis merahnya bisa disimpulkan bahwa demokrasi tidak mampu memberikan pemerintahan yang bersih sejauh ini. 

Selain memperbesar peluang penyelewengan, birokrasi yang panjang juga menciptakan pemerintahan yang tidak bertanggung jawab dan proses pengambilan keputusan yang lama. Hasilnya pembangunan dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Padahal masa jabatan hanya selama lima tahun. Dengan proses pembangunan lebih lama maka lebih sedikit proyek pembangunan yang mampu dilaksanakan. Tentu saja hal ini menyebabkan memangkas system dipandang sebagai solusi yang baik. Untuk itu sangat besar peran ketegasan dan kediktatoran dalam diri seorang pemimpin.

Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal apa iya demokrasi sudah memenuhi tuntutan dari reformasi 98? Apa iya kita butuh demokrasi?

Titipan dari Kejayaan Masa Lampau

Melanjutkan kembali “Obrolan Hangat Tengah Malam” bareng Maisyarah Pradhita Sari dan Niky Silvia Ruhma Dewi, rasanya banyak sekali tugas yang harus diemban dan diusahakan bersama dalam pembangunan. Sebuah proses yang entah sejak kapan dimulai dan entah kapan akan diakhiri. Ya. Kemakmuran mungkin hanyalah imajinasi manusia atas kondisi ideal yang tak akan pernah terwujud. Dampaknya ‘pembaruan’ selalu jadi selogan unggulan bagi tokoh-tokoh dalam pembangunan. Mengisi setiap detik kampanye calon pemimpin dan diidolakan sebagai symbol ‘ratu adil’ bagi pembangunan. Tak perlu jauh bicara mengenai pembangunan Indonesia atau bahkan asia tenggara, karena malam ini topiknya adalah : SUMATERA. Sebuah pulau terbesar keenam di dunia yang sempat jadi pusat pemerintahan Nusantara.

Agaknya masa kejayaan Sumatera telah lewat memang. Ikut hancur dengan puing reruntuhan kerajaan Sriwijaya jaman dulu. Pemerintahan yang mampu menyatukan nusantara akhirnya luluh lantak. Keberanian angkatan laut yang ditakuti dunia kini tak lagi menjadikan Sumatera sebagai ‘macan’ perdagangan di Asia Tenggara. Yang tersisa hanyalah keberanian, kecintaan pada tanah air, dan sejarah yang entah sampai kapan masih akan dikenang. Ditengah kebobrokan sumatera kini, paling tidak masih tersisa ‘aroma’ kejayaan masa lampau yang dielu-elukan.

Banyak ahli menyadari bahwa Sumatera butuh percepatan pembangunan segera. Bukan hanya pembangunan fisik melainkan pembangunan menyeluruh dari berbagai aspek dalam rangka menciptakan peradaban yang cerdas. Sebelum hutan-hutan berubah menjadi perusahaan perkebunan yang hanya mampu menyejahterakan penguasa di ibukota. Sebelum sawah-sawah mulai berubah menjadi rumah sederhana yang penuh anak-anak akibat kegagalan Keluarga Berencana. Sebelum sungai-sungai tercemar limbah rumah tangga karena ketiadaan sarana air bersih dan sanitasi mereka. Sebelum bukit-bukit menjadi gundul untuk menambah persediaan lemari dan perabotan rumah tangga masyarakat kota. Desa-desa terancam, mengkota, dan mengikis nilai-nilai lokal yang ada. Tak usah lagi diperdebatkan, kita butuh percepatan pembangunan SEGERA!

Penerimaan Terhadap Pembaruan

Dari banyak aspek pembangunan, rasa-rasanya pendidikan karakter adalah hal dasar yang harus segera dilakukan. Budaya keterbukaan menanggapi pembangunan merupakan kunci utama memulai pembangunan yang ‘cerdas’ dan efisien di Sumatera. Ditengah karakter masyarakat yang cenderung keras dan menutup diri dari pembaruan, proses pembangunan merupakan hal yang ‘sulit’ untuk diwujudkan. Tak heran belakangan proses pembangunan oleh pendatang seolah ditolak dan dipersulit masyarakat di desa-desa. Proses pemberdayaan yang sudah akrab didengar di Pulau Jawa menjadi hal baru yang sulit diwujudkan disini, utamanya dikalangan tetua adat dan perangkat pemerintahan desa. Perasaan ingin dihormati dan menjadi ‘pahlawan tunggal’ dalam pembangunan desa menyebabkan sebuah desa menjadi terisolasi dari pembangunan yang dilakukan oleh pihak luar. Hal ini yang mestinya tak lagi terjadi dalam pembangunan.

Beruntungnya, munculnya komunitas menjadi satu langkah awal yang jadi ‘kabar baik’ disini. Mengindikasikan bahwa pergerakan dikalangan pemuda sudah mulai terlihat dan menjadi ‘peluang’ bagi pembangunan kedepan.

Good Governance

Mewujudkan pemerintahan yang baik memang merupakan satu tantangan besar, tak hanya di Sumatera namun di setiap daerah di Indonesia. Mulai dari kemungkinan korupsi hingga tidak efisiennya system tata kelola pemerintahan memang satu masalah yang kompleks untuk diselesaikan. Di Sumatera sendiri maraknya pungli dan penyalahgunaan kekuasaan pemimpin menjadi hal yang lumrah ditemui. Banyak pemimpin yang kesehariannya menjadi tokoh dalam illegal logging, perjudian, bahkan perampokan. Belum lagi pegawai-pegawai yang tenaganya belum cukup diberdayakan untuk menciptakan kemakmuran. Untuk itu masih terlalu banyak langkah yang harus dilakukan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Proses pembangunan memang masih menjadi ‘jalan panjang’ yang  harus ditempuh generasi muda. Harapannya, keterbukaan terhadap pembangunan, munculnya komunitas, dan terwujudnya pemerintahan yang baik mampu mempercepat proses pembangunan di Sumatera dan membuka jalan untuk mengejar ketertinggalan. Semoga proses pembaruan nanti tak hanya digagas oleh Pulau Jawa, namun melibatkan daerah-daerah lain sesuai perannya masing-masing. Semoga generasi muda mampu mengemban titipan dari kejayaan masa lampau ini. Amien.

Bicara Kota Bermain Kata

Agak membingungkan memang membaca “Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan” karya Iwan Nugroho dimana dengan sangat jelas disebutkan ‘Di Indonesia, taman nasional merupakan kawasan konservasi terpenting yang mengoperasikan kegiatan-kegiatan ekowisata’. Tentu saja hal ini memunculkan banyak pertanyaan ‘salah paham’ di kepala saya yang menyebutkan ‘Lah emang iya taman nasional jadi kunci penting kegiatan ekowisata yang belakangan digaungkan sebagai salah satu bentuk solusi perekonomian sustainable di Indonesia?

Tak hanya taman nasional, banyak objek wisata alam lain yang mampu ditawarkan Indonesia menambah pilihan destinasi wisata kawasan asia pasifik. Ada lembah, gunung, bahkan kawasan pertanian yang hingga saat ini dianggap mampu ‘mengundang’ banyak wisatawan lokal maupun asing. Sebut saja Ubud dengan sawah berjenjang-jenjang di tanah mereka yang menjadi tujuan wisata high end yang memang diperuntukan bagi kalangan yang membutuhkan ketenangan. Tentu saja wisata ekologi yang dibumbui dengan budaya lokal yang kental menjadi salah satu nilai positif yang menjual. Sama seperti Tana Toraja nun jauh di Sulawesi sana. Meskipun pada dasarnya kondisi ekologi yang khas saja sudah mampu mengundang banyak wisatawan seperti keindahan alam bawah laut Raja Ampat Papua. Lantas apa benar taman nasional begitu berperan penting dalam perkembangan ekowisata Indonesia?

Sebagian besar taman nasional Indonesia terdiri atas ribuan flora dan fauna yang sebagian endemik dan memang dijaga perkembangannya. Dan tentu saja tanpa fasilitas kepariwisataan yang lengkap. Berbeda dengan resort-resort yang tumbuh memanjakan visitor dengan view alam yang masih natural dan kadang menawarkan objek ekologi lain untuk dikunjungi. Contoh nyatanya adalah resort yang berkembang di Ubud disekitaran  Monkey Forest yang notabene BUKAN taman nasional. Perlu diperhatikan dimana pariwisata merupakan ‘bisnis’ yang menjual ‘kesenangan dan kepuasan’. Disamping nuansa lokal yang kental a.k.a menyajikan suasana refreshing yang berbeda dibanding tempat tinggal asal pengunjung, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kecenderungan dimana pengunjung yang datang merupakan ‘manusia modern’ yang tentu saja punya ketergantungan dengan gaya hidup modern yang berkembang di negara masing-masing. Penting untuk menyediakan fasilitas hospitality yang baik disamping sekedar menonjolkan nuansa lokal suatu objek wisata. Hal ini yang belum dan tidak mungkin dilakukan di taman nasional yang notabene mempunyai prioritas fungsi konservasi dibanding fungsi komersial pariwisata. Untuk itu bisa dikatakan Taman Nasional BUKAN merupakan kunci pengembangan kegiatan wisata ekologi.

Sebaik apapun konsep pariwisata ekologi, pariwisata dan ekologi adalah dua hal bertolak belakang yang saling membunuh. Ketika kita menjual taman nasional untuk kegiatan wisata maka bersiap mengorbankan daerah sekitar untuk dijadikan kawasan hunian temporer dan memberikan fasilitas lain yang memang dibutuhkan. Sedangkan menyediakan fasilitas pariwisata disekitar taman nasional sama saja berarti menyediakan celah untuk resiko degradasi lingkungan bagi kawasan sekitar. Keduanya cuma bisa bertemu ketika kita berusaha membangun fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan a.k.a minimalis. Mungkin berupa hunian ramah lingkungan dan beberapa jenis fasilitas wisata yang bisa dikatakan tidak akan membawa banyak keuntungan. Intinya pariwisata dan ekologi meskipun bisa berjalan beriringan tapi tak pernah bisa berjalan seimbang. Dan taman nasional bukan ‘primadona’ ekowisata di Indonesia.

Lantas kembali ke kalimat ‘Di Indonesia, taman nasional merupakan kawasan konservasi terpenting yang mengoperasikan kegiatan-kegiatan ekowisata’, mungkin ada cara lain dengan penekanan berbeda untuk membaca kalimat ini. Atau kerancuan kalimat ini mungkin bisa diatasi dengan redaksional berbeda seperti ‘Taman nasional merupakan salah satu kawasan yang mengoperasikan kegiatan ekowisata disamping fungsinya sebagai kawasan konservasi yang cukup penting’.

Atau memang dari awal tidak ada orang lain yang menganggap kalimat ini cukup ambigu selain saya?

Bicara Pariwisata

“Bisnis”  Pariwisata adalah satu bisnis yang sifatnya terbuka. Pelakunya dituntut untuk bisa menerima sebanyak-banyaknya dan mengerti seluas-luasnya. Berusaha menerima kebiasaan dan budaya pengunjung serta mengerti apa yang mereka butuhkan kemudian. Bukan hal yang sepele memang. Hal ini seringkali menjadi satu bagian terlupakan dalam membenahi sistem kepariwisataan di Indonesia. Bentuk nyatanya, kita mungkin seringkali bertanya-tanya “Kenapa perkembangan pariwisata di Bali berbeda dengan kawasan lain di Indonesia? Kenapa Bali cukup jadi primadona pariwisata Internasional sedang orang asing bahkan kadang tak mengenal Indonesia ketika mereka bahkan mengenal Bali?”

Kegiatan pariwisata memang bukan hal yang baru di Pulau Bali. Konon disini iklim kepariwisataannya sangat kental. Dalam artian tingkat sadar wisata masyarakat sangat tinggi. Jauh berbeda dibanding ditempat lain di Indonesia yang kadang bahkan punya modal wisata yang lebih besar. Banyak anak-anak yang sengaja memang dididik untuk kegiatan pariwisata Bali. Sekolah kepariwisataan, perhotelan, bisnis, dan seni bak jamur dimusim hujan disini. Membudayakan budaya Bali dikalangan masyarakat juga sudah menjadi tahapan yang dilewati. Kebiasaan senyum dan ramah, kelihaian dalam menari, bahkan corak arsitektur yang dipertahankan menjadi bukti bahwa kebudayaan yang diturunkan leluhur masih membudaya dalam diri masyarakat modern Bali. Dan bukan tak mungkin tahapan membudidayakan budaya ini bisa saja dilewati kawasan lain dengan lebih baik. Artinya budaya sangat bisa dibentuk. Asal punya modal budaya asli yang unik.

Nah pemahaman yang tinggi akan kepariwisataan ini menyebabkan masyarakat Bali paham benar dengan konsep menerima sebanyak-banyaknya dan mengerti seluas-luasnya tadi. Di Bali orang-orang lebih mampu menerima budaya masyarakat luar yang masuk ke Indonesia. Contohnya kebiasaan minum-minum yang mungkin tidak bisa diterima masyarakat di kawasan lain. Di Bali, masyarakat malah ikut menjual minuman keras. Berusaha mengerti tentang budaya asing yang masuk. Contoh lainnya perihal agama, cara berpakaian, dan cara hidup yang tidak terlalu dipermasalahkan di Bali. Bali mencoba mengerti cara hidup masyarakat luar. Ketika kita mencoba membatasi, maka pariwisata tidak akan berkembang. Misalnya menerapkan kebijakan periksa ‘Surat Nikah’ saat harus masuk hotel. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kebiasaan bule yang notabene tidak mensakralkan pernikahan seperti di Indonesia. Sama ketika kita wanita berkerudung dilarang mengenakan kerudung di Eropa. Hal-hal yang tidak nyaman berlatar belakang dari tidak adanya ‘pemahaman’ ini membuat pariwisata tidak berkembang.

Kemudian lagi pemahaman akan tren pasar dan apa yang turis butuhkan membuat kawasan lain kurang berkembang. Salah satunya adalah di Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu kawasan strategis yang memang direncanakan untuk fungsi wisata sejak jaman Presiden Soeharto. Akan tetapi perkembangan sektor pariwisata berjalan lambat akibat kurangnya kajian terhadap tren permintaan pasar dan kurangnya ‘pemahaman’. Kurangnya alternative objek wisata menjadi masalah utama disini. Objek wisata yang dominan berupa wisata alam dan sejarah tidak diimbangi fasilitas lain yang disesuaikan dengan tren pasar. Sumatera Barat menyediakan Bukittinggi sebagai tujuan wisata alam dan sejarah tapi memaksa pengunjung untuk ikut “hidup primitif”. Hotel berbintang masih kurang, lapangan golf minim, potensi wisata alam sekedar cukup untuk ditontoni tanpa pengelolaan lebih lanjut. Berbeda dengan Bali dimana ketika pengunjung jenuh dengan pantai, malamnya mereka bisa dugem, paginya bisa golf, siangnya ke pegunungan, sorenya wisata religi, dan lain-lain. Keberagaman alternatif things to see, do, and buy di Bali menciptakan lebih banyak alasan bagi pengunjung untuk datang ke Bali. Bahkan lagi dan lagi. Pada prinsipnya dalam berwisata, traveler SELALU ingin mengambil waktu liburan sesingkat mungkin dan mengunjungi tempat wisata sebanyak mungkin. Hal ini yang harus disikapi jeli oleh pihak penyedia kawasan wisata. Perhatian akan tren pasar dan sekali lagi KESEDIAAN untuk MENERIMA dan MENGERTI cara hidup dan apa yang diinginkan oleh pengunjung. Karena sekali lagi PARIWISATA ADALAH SATU BISNIS YANG TERBUKA. Semakin kita menutup diri semakin kita memboikot kepariwisataan.

Perawan di Sarang Penyamun

Manusia adalah apa yang pengalaman berikan

Yak buat yang udah familiar dengan kata-kata diatas memang berkali-kali saya dibikin ‘ngeh’ dengan keberadaan kalimat itu dan berkali-kali juga jadi opening tulisan di blog ini. Hehe.. J

Satu hal yang bikin saya mikir ‘eh?’ belakangan adalah diskusi beberapa waktu lalu dengan pembimbing KP soal moda transportasi yang ‘rada’ dilematis di Bali. Saat pariwisata menjadi sektor basis perekonomian disini, Pulau Bali bahkan belum mampu menyediakan moda transport public yang memadai. Padahal ‘mobilitas’ mestinya menjadi sesuatu yang vital dalam kepariwisataan. Anehnya, menjamurnya rent car dan rent bike disana sini bikin permasalahan transportasi ini menjadi seolah ‘adem-adem’ saja dimata masyarakat. Apalagi hal ini ikut menjadi salah satu sumber pendapatan publik yang cukup besar. Permasalahan minimnya transport public menjadi tertutupi dan seolah sah-sah saja. Lantas sampai kapan hal ini akan berlanjut? Sampai macet? Sampai jalanan penuh kendaraan pribadi? Atau sampai emisi karbon menutupi seluruh atmosfer pulau dewata? Kesimpulannya, memang benar pulau dewata butuh sistem trasportasi public yang baik SECEPATNYA.

Nah saat diskusi bareng pembimbing, saya jadi makin ngerasa gak ‘match’ berada disini. Dengan kepala saya yang isinya rada sosialis, berada di lingkungan serba kapitalis seperti ini bikin saya rasa-rasanya menentang sebagian besar apa yang pembimbing bilang.

Ceritanya waktu itu saya pengen nanya sama pembimbing solusi real yang mungkin dilakukan mengatasi permasalahan transportasi pulau dewata. Nah si pembimbing jawabannya ‘ideal’ banget. Kasarnya si pembimbing pengen menciptakan sistem transportasi persis seperti yang ada diluar negeri khususnya Singapura dan Eropa. Intinya pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi lewat e-KTP, ngerubah mindset masyarakat Bali soal ‘bangga punya kendaraan pribadi’, MRT, dan penghancuran massal kendaraan berusia lebih dari 5 tahun. Well, rasa-rasanya solusi ketiga dan keempat belum bisa saya pahami lebih lanjut.

MRT butuhkah Bali? Oke misal emang butuh nih. Operasional MRT bukan tak butuh biaya yang besar. Lagipula saya rasa untuk Bali yang memang belum punya basic apa-apa soal public transport rasanya terlalu jauh untuk berpikir MRT. Langkah yang terlalu ekstrim ditengah kondisi sosial yang ‘pasti’ akan bergejolak dengan pengadaan sistem transport massal yang baik. Dan pembimbingnya bilang saya psimis loh. Dan gak akan maju loh. L Well bukannya gak butuh MRT tapi BELUM sesuai diklasifikasikan sebagai solusi ‘real’ yang bisa diterapkan saat kondisi seperti ini. Mungkin nanti perlahan lahan bisa menuju kesana. J

Oke berikutnya penghancuran massal kendaraan berusia lebih dari 5 tahun. Meeeeeeennn. Itu lebih ekstrim lagi. Bayangin bokap masing-masing petani nih misalnya. Susah payah punya satu truk atau pick up deh yang dipake jualan beras buat ngangkut kemana-mana. Dan setelah 5 tahun seenaknya aja diancurin pemerintah. Itu kebijakan yang gak mendukung ekonomi kerakyatan banget! Kasian men rakyat kecil. Mau diapain anak-anak kecil mereka? Dan waktu saya bilang kebijakan itu gak bagus buat ekonomi kerakyatan bapaknya malah bilang ‘Gak bakal maju kalo terlalu kasian rakyat kecil. Kalo kita merasa kita punya solusi, regulasinya harus ketat. Nanti mereka akan menyesuaikan. Begitu kalau mau maju.’ Yak sampai sini saya mulai galau. Haruskah memberi ‘neraka’ bagi kaum marginal supaya mereka mau keluar dari kondisi yang serba terbatas atau kasihanilah mereka, beri mereka standar hidup yang layak, dan santuni mereka? Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz… Yang jelas si pembimbing menjadi demikian memang karna pengalaman ngasih beliau kesempatan jadi developer. Memang dituntut untuk berpikir profit oriented dan tidak bersentuhan dengan kaum marginal.

Satu hal lagi yang rada ‘eh?’ tadi sempat survey salah satu kawasan yang udah dikontrak investor di Nusa Dua Resort. Konon sejak 1998 disana dibangun 100-an villa tapi karna beberapa alasan sampai saat ini villa-nya masih belum beroperasi. Berarti sekitar 14 tahunan. Nah karna terus didesak pihak yang punya lahan, pembangunan disana dilanjutkan kembali. Masalahnya trend pasar waktu itu dan sekarang sudah berubah. Villa udah gak laku lagi. Konsumen lebih suka nginep di kamar hotel sekarang. Jadilah si investor ngerombak konsep dan meruntuhkan 100-an villa yang biaya pembangunannya masing-masing 700-an juta. Dengan kata lain ganti konsep bikin rugi sekitar 70 milyar tapi tetep aja dikerjain. Orang bisnis gitu yaaa. Biar mengorbankan biaya yang besar untuk dapat keuntungan yang jauh lebih besar dibanding tidak mengorbankan apa-apa dan tetap mendapatkan sesuatu dalam jumlah kecil. Kalo pengen belajar menjadi BERANI dan gak setengah-setengah silakan belajar ke orang bisnis. Sesuatu banget. -________-

Ibarat perawan di sarang penyamun saya ada di lingkungan yang berbeda dengan karakter saya dan  'BERBAHAYA'. #Eaaaaa.. 

Berita Baik untuk Sumatera Barat

Satu kabar baik yang saya dengar dari Seminar Nasional bertajuk “Integrated City, Kolaborasi Elemen Urban Planning Dalam Perspective Ekonomi Dan Sosial Melalui Pengembangan Infrastruktur Untuk Meningkatkan Performa Kota” tentang kota Padang dan (lagi-lagi) brand kota adalah ketika salah seorang pembicara (Iya! Bapak DR Emil Elestianto Dardak. Msc) bilang “Hampir setiap bangunan belakangan di lampung dipasangi mahkota, bukan kayak dipadang ya! Kalau di padang kan begini semua tuh! (menggambarkan gonjong rumah gadang dengan gerakan tangan)” Sebagai mahasiswi Minangkabau sekalipun saya tau semua orang mengenal ciri khas atap Rumah Gadang tetapi ada rasa ‘seneng’ sendiri yang muncul dalam hati saya. Ada rasa melegakan bukan karena orang-orang mengenal kampung halaman saya. Tapi lebih karena bangga KOTA KITA PUNYA BRAND SENDIRI YANG SUDAH DIKENAL ORANG TANPA KITA SUSAH PAYAH MEMPERKENALKAN LAGI. Dan ini satu nilai lebih untuk pariwisata Minangkabau. Tinggal bagaimana kita meluruskan brand tersebut menjadi lebih tertata dan memperkuat penggambarannya di wajah kota.

Kabar baik yang lain Hongkong pada kenyataannya sebagai The Biggest Free Market City dalam prakteknya menemukan brand bukan dari lokalitas mereka sendiri yang notabene bukan heritage city karena memang dalam sejarahnya Negara ini tidak tercatat mempunyai kerajaan. Mereka menggenjot sector pariwisata mereka dengan menciptakan brand sendiri sebagai “Kota Belanja” sama seperti Las Vegas yang menjadikan judi dan hiburan malam sebagai brand sendiri.

Well, salah seorang dosen Universitas Udayana, Denpasar Bali sempat mengungkapkan bahwa ‘pantaskah seorang tourist pulang pasca berwisata di bali hanya membawa ingatan mereka tentang keindahan di Pulau Dewata dan segelintir souvenir karya anak negeri?’ Hal ini mengingatkan saya tentang perjalanan ke Singapore beberapa waktu lalu. Persis! Begitu pulang saya hanya membawa ingatan saya tentang fisik negara Singapore dan beberapa souvenir. Pasalnya saya bilang begitu karena toh Singapore tak punya budaya sendiri yang mereka jual dan mereka perkenalkan pada saya. Hal ini yang member satu nilai lebih kepada bali yang notabene masih punya budaya yang kental yang mereka perkenalkan pada wisatawan dan tak jarang beberapa paket wisata menawarkan pelajaran menari bali dan beberapa kesenian lain yang ketrampilan ini bisa si wisatawan bawa pulang. Satu nilai lebih yang tak akan kita dapat di Hong Kong, Singapore, dan Las Vegas. Dan saya rasa Sumatera Barat punya peluang untuk ini meski dalam jumlah yang tidak sebesar Bali. Satu berita baik untuk kepariwisataan Sumatera Barat.

PEMDA SUMBAR KERJANYA APA?

Ada saat-saat tertentu dimana saya merasa ‘geregetan’ dengan kinerja pemerintahan. Khususnya Pemerintah Daerah Sumatera Barat. Kalaulah boleh sedikit berlebihan, secara umum 90% dari hasil kerja pemerintah hanya menyusahkan masyarakat. Oke mungkin lebih tepatnya 90% pekerjaan pemerintah “TIDAK” memberikan manfaat langsung pada masyarakat. Katakanlah pembuatan SIM yang ‘tadinya’ dimaksudkan menjaga keselamatan pengendara kendaraan bermotor. Well, SIM bukan seperti helm yang secara langsung mampu melindungi pengguna jalan raya. Di beberapa kasus keberadaan SIM meningkatkan kemungkinan dimana masyarakat ‘dipaksa’ mengisi kantong-kantong ‘liar’ polisi. Dan hanya 10% sisanya apa yang dilakukan pemerintah ibarat ‘dewa’ yang mampu memberi manfaat langsung pada masyarakat. Diantaranya adalah pembangunan infrastruktur, bantuan langsung, dan subsidi.

Lantas ketika suatu pemerintahan bahkan tak mampu memberikan 10% tadi dengan maksimal, salahkah jika masyarakat mempertanyakan kinerja pemerintah? Ketika pemerintahan Sumatera Barat bahkan tak mampu memberikan infrastruktur jalan raya yang memadai sebagai penghubung Kota Solok-Padang, masihkan suatu pemerintahan layak diberikan penghargaan? Bahkan ketika masalah ini sudah ada ditempat tersebut sejak waktu yang ‘entah kapan’? Usia saya yang baru seumur jagung mencatat permasalahan tersebut sudah ada sejak jaman ketika Bapak Gamawan Fauzi masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Solok, hingga menjadi Gubernur Sumatera Barat, dan bahkan kini menjadi MENDAGRI. Atau bahkan mungkin sebelumnya? Semenjak saya belum mampu memerhatikan hal-hal yang demikian?

Sejauh ini entah mengapa Pemerintah Daerah Sumatera Barat terkesan terlalu memerhatikan system dan hubungan eksternal provinsi. Sebut saja mantan gubernur Gamawan Fauzi yang mampu meraih penghargaan sebagai pelopor pemerintahan yang bebas korupsi, hingga Gubernur Irwan Prayitno yang giat mencari investor saat bahkan Mentawai baru saja diterjang tsunami. Jauh dilubuk hati yang paling dalam saya tak pernah menyalahkan kedua hal tersebut bahkan berterimakasih terhadap seluruh pengabdian beliau berdua kepada Sumatera Barat. Akan tetapi benarkah hal tersebut mestinya dijadikan fokus utama dalam pembangunan daerah?

Walikota Solo bapak Joko Widodo mungkin tak pernah lebih unggul dalam menciptakan system yang baik dan anti korupsi. Tapi beliau jauh lebih unggul menciptakan kesejahteraan rakyat dengan memprioritaskan kinerja pemerintah kedalam 10% hal yang mampu memberi manfaat langsung pada masyarakat tadi. Bahkan membuat hal-hal tersebut mampu mencapai jumlah yang jauh lebih besar dibanding sekedar 10%. Perhatian pemerintah yang berbasis ekonomi kerakyatan, pembangunan fisik infrastruktur utama disana sini. Perhatian yang sifatnya mikro dan langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Hal ini yang perlu ditinjau ulang oleh pemerintah Sumatera Barat yang pada dasarnya merupakan provinsi yang sangat potensial. Dimulai dari provinsi dengan potensi pariwisata yang luar biasa hingga ‘potensi bencana’ yang luar biasa. Mestinya pemerintah mampu meninjau ulang prioritas kebijakan dan perhatian pemerintah. Tak perlu dipungkiri kadang hal-hal yang terlalu politis tak mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Penting untuk meninjau ulang goal yang dimiliki pemerintah dalam satu pemerintahan. Memperbaiki system atau menyejahterakan masyarakat? Perlukah memperbaiki system ketika memangkas system dipandang jauh lebih ampuh menciptakan kesejahteraan?

Hal lain yang ikut terpikirkan ketika pemerintah tak mampu bahkan menciptakan akses Kota Solok-Padang yang mestinya dihubungkan dengan jalur arteri adalah seberapa besar peran mahasiswa Sumatera Barat sebagai agent of change mengingatkan dan sekedar mengkritisi kinerja pemerintahan terkait hal ini? Yang jelas bagaimanapun keadaannya penting untuk menciptakan ‘persatuan’ dalam mengupayakan pembangunan demi mensejahterakan Sumatera Barat.

City Brand As A Power to Increase National Tourism

Indonesia sebagai negara berkembang yang berusaha eksis di perekonomian internasional mustinya menyadari dan mengembangkan potensi yang dimiliki Indonesia. Menurut sebuah threat di salah satu jejaring yakninya KASKUSNEWS.US berjudul ’21 hal membanggakan dari Indonesia dimata dunia’ 19 diantaranya merupakan kekayaan alam dan keragaman budaya Indonesia. Tak dapat dipungkiri di bidang teknologi, mitigasi bencana, perekonomian, dan hal lain Indonesia tak punya pengaruh apa apa  dimana dunia. Sebagai seorang planner baik dalam merencanakan fisik kawasan maupun perekonomian mestinya sebuah negara, wilayah, dan/atau kota peka melihat potensi dalam pengembangannya. Jika China dengan jumlah penduduk terbanyak dunianya menyerbu pasar bebas dengan produk-produknya, lantas apa yang bisa Indonesia usahakan dengan alam dan keberagamannya? Tentu saja kegiatan pariwisata.

Keindahan alam dan budaya merupkaan sebuah ciri khas yang dimiliki Indonesia yang cukup berbeda dengan yang lain. Jero wacik sebagai menteri budaya dan pariwisata 2008 mengakui bahwa meskipun kegiatan wisata Indonesia sedikit menggeliat di tahun 2008 akan tetapi promosi yang dilakukan masih sangat minim. Bahkan untuk kegiatan promosi periwisata, Indonesia beberapa kali masuk surat kabar Amerika Serikat sebagai negara ungrammatical yakninya buta grammer karena berulang kali dalam pembuatan logo program Visit Indonesia Year negara kita melakukan kesalahan yang sama dalam pembuatan tagline icon yang digunakan. Sebut saja tahun 2008. Selogan yang mustinya tertera "Visit Indonesia Year 2008. Celebrating 100 Years of National Awakening” malah tertera sebagai “Visit Indonesia Year 2008. Celebrating 100 Years of Nation’s Awakening”

            Selain kegiatan promosi sebenarnya ada beberapa hal yang musti dibenahi dari kepariwisataan Indonesia yakninya infrastruktur dan city brand. Begitu juga dengan fasilitas hospitality yang masih banyak kekurangan. Selain itu, Indonesia masih butuh kreativitas lebih untuk menggemborkan kegiatan wisata terutama di dunia maya dimana Indonesia masih lebih dikenal dengan kegiatan ‘terorisme’ maupun korupsinya.