Politik Uang di Indonesia

Seminar di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan tadi membingungkan sekaligus menginspirasi. Aku duduk disitu sekitar 1,5 jam. Mendengarkan 2 orang pembicara dan merasa seolah olah anak Ilmu Politik yang masuk kelas PWK dan dengar Pak Deva atau Pak Gunung ngomongin Landmark, markus jalan, devider, Koefisien dasar bangunan, photomapping dan kawan kawan. Blank abis. Ternyata ilmu politik itu dalem ya! Lebih dalem dari filsafat. Dan politik yang awalnya aku pikir penuh dengan analisis doank ternyata penuh dengan teori denga istilah istilah aneh. Komodifikasi, elektrualisme, yang entah itu apa aku ga tau. Jadi berasa kalo aku itu sangat kecil. Betapa besar ilmunya Tuhan dan betapa kerdilnya aku. Teramat sangat kerdil. Materi perbincangan tadi adalah peluang money politik dalam pilkada. Dan satu hal yang aku tidak mengerti adalah permasalahan ekonomi dan permasalahan politik indonesia. Sebenarnya manakah yang lebih dahulu?

Hal kedua yang disampaikan oleh pembicara tadi adalah dimana politik dan jabatan dianggap sebagai instrumen dalam perekonomian. Lha wong sebagian besar kegiatan ekonomi disupir pemerintah kuq. Hotel misalnya. Kegiatan dan bangunan hotel doh biasanya digunakan segai tempat pertemuan pejabat pejabat yang memang tanpa kegiatan itu semua hotel belum tentu dapat pemasukan. Lagi lagi money politik. Uang dan jabatan adalah dua instrumen politik yang tak terelakkan. Satu hal lucu yang sempat dicetuskan tadi : lha mendingan jabatan bupati dilelang saja!! Hahaha..

Trus juga dipapua misalnya seorang caleg yang menang menjadi bupati disponsori oleh sebuah perusahaan konstruksi. Dan biaya yang disumbangkan sponsor diganti dengan perjanjian setelah diadakan pemekaran dan dibutuhkan bangunan bangunan serta jalan baru maka perusahaan konstruksi yang menanganinya sudah tersedia.

Dari semua hal tersebut orang orang politik menyalahkan sektor ekonomi menjadi biang kerok money politik hingga terjadi kekacauan di politik sedangkan kita tau tujuan negara itu sendiri sebenarnya adalah demi menjamin kesejahteraan bersama termasuk dalam bidang ekonomi. Lha kalo eonomi bobrok berarti negara belum berhasil donk melaksanakan tugasnya. Lha gimana tho? Masalah indonesia berwal dari masalah politik ato ekonomi siy sebenernya? Kenapa para pakar jadi saling menyalahkan? Mending kembali dikuasai prabu suharto aja deh dimana pembangunan berjalan baik. Terkadang perlu tekanan tekanan untuk mendapatkan keberhasilan dan itu yang dilaksanakan oleh soeharto. Dan bener banget tadi yang dibilang salah satu peserta seminar dimana "system base on figure' bukan system base on structure. Beda pemimpin malah beda sistem padahal harusnya kalo struktur udah jelas maka siapapun yang menjabat sistemnya udah harus tetap sama dunk!

Jadi intinya seminar tadi menarik sekaligus membingungkan. Dan aku baru merasa kalau ternyata jiwaku benar benar teknik. Hehe..